JAMBI– Wali Kota Jambi Maulana meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi anggaran 2026. Dia menegaskan belanja pemerintah harus memberi dampak langsung terhadap pembangunan dan menjadi penggerak ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Maulana saat memimpin rapat evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Pemkot Jambi di Aula Bapperida, Senin (6/7/2026). Rapat diikuti Sekda, kepala OPD, kepala bagian dan para camat.
Maulana mengatakan realisasi belanja daerah hingga awal Juli sudah mendekati 50%. Sementara penerimaan dari pajak daerah telah mencapai sekitar 53%.
Menurutnya, capaian tersebut masih sesuai jalur yang ditargetkan. Namun, OPD diminta tidak menunda program yang sudah siap dilaksanakan.
“Belanja pemerintah harus menjadi stimulus ekonomi. Karena itu saya minta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memang sudah siap dieksekusi,” kata Maulana.
Dari sisi pendapatan, Maulana menyebut penerimaan pajak sudah mencapai 53%. Sementara sektor retribusi masih menghadapi kendala setelah adanya perubahan ketentuan dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
“Yang agak kurang adalah dari retribusi yang memang berdasarkan Undang-Undang HKPD banyak retribusi yang tidak boleh ditarik lagi,” ujarnya.
Untuk mengejar target tersebut, Pemkot Jambi telah membentuk tim yang melibatkan para asisten dan staf ahli. Tim ini bertugas mencari peluang peningkatan pendapatan sekaligus memastikan belanja dapat direalisasikan secara tepat sasaran.
Maulana mengatakan evaluasi pertengahan tahun juga menjadi bahan penting untuk penyusunan APBD 2027.
“Ini adalah dasar kita untuk menyusun anggaran di tahun 2027. Saya sudah memberikan penegasan agar semua OPD segera menyisir belanja-belanja yang bisa segera kita laksanakan untuk stimulus ekonomi,” jelasnya.
Dia menilai realisasi APBD masih on track dan masih tersedia waktu untuk melakukan percepatan. Evaluasi berikutnya akan dilakukan pada akhir Agustus untuk melihat perkembangan capaian masing-masing OPD.
“Kalau kita evaluasi lebih awal, masih ada waktu melakukan perbaikan. Jangan menunggu akhir tahun karena ruang untuk mengejar target sudah sangat terbatas,” tegas Maulana.
Selain realisasi APBD, Maulana turut menyoroti pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Jambi. Menurutnya, peningkatan kendaraan turut berdampak terhadap penerimaan daerah melalui skema opsen pajak kendaraan.
Di sisi lain, pertumbuhan kendaraan juga berpotensi menambah persoalan kemacetan. Karena itu, Pemkot Jambi mendorong pengembangan infrastruktur jalan sekaligus mengajak masyarakat mulai beralih menggunakan transportasi publik.
“Pertambahan jumlah kendaraan ini dari segi pendapatan ada peningkatan untuk opsennya. Oleh karena itu, kita juga berupaya mendorong Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mengembangkan jalan-jalan yang berpotensi terjadi kemacetan,” katanya.
“Namun, Pemerintah Kota Jambi tetap mengkampanyekan transportasi publik, supaya gaya hidup masyarakat berubah perlahan,” sambungnya.
Maulana berharap percepatan belanja tidak berhenti pada angka penyerapan. Setiap rupiah APBD diharapkan menghasilkan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan ikut menggerakkan ekonomi masyarakat Kota Jambi. (red/*)
