Jambi- DPRD Provinsi Jambi menyoroti realisasi pendapatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih di bawah 60 persen. Pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan dan mendorong OPD bekerja lebih efektif agar target pendapatan 2026 tercapai.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/2026).
Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah mengatakan, selain realisasi pendapatan dan belanja daerah, fraksi-fraksi juga menyoroti pemerataan fasilitas pendidikan di Provinsi Jambi.
“Secara garis besar menyoroti pemerataan fasilitas pendidikan. Tidak kalah pentingnya, di sisi tahun 2026 ini bagaimana OPD mengejar target pendapatan dan belanja daerah,” kata Hafiz seusai memimpin rapat paripurna.
Rapat tersebut dipimpin Hafiz Fattah, didampingi Wakil Ketua II Samsul Riduan dan Wakil Ketua III Faizal Riza. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi turut hadir.
Hafiz menjelaskan, berdasarkan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, masih terdapat sejumlah OPD dengan persentase realisasi pendapatan di bawah 60 persen.
Capaian tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius, mengingat pemerintah daerah harus mengejar target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD.
DPRD pun meminta kepala daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memperkuat evaluasi terhadap kinerja OPD, terutama perangkat daerah yang realisasi pendapatannya belum optimal.
“Beberapa OPD di Banggar yang persentase pendapatannya di bawah 60 persen, kami memandang ini perlu penekanan ekstra dari kepala daerah dan Ketua TAPD agar kepala OPD bekerja secara efektif untuk mengejar target pendapatan yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Menurut Hafiz, evaluasi terhadap kinerja pendapatan perlu berjalan seiring dengan pembahasan perubahan APBD. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi setiap OPD dan menentukan langkah untuk mempercepat pencapaian target.
Selain mengejar pendapatan dan belanja daerah, DPRD juga menekankan pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan agar pembangunan di Provinsi Jambi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jambi.(*)
