![]()
Jambi- Gubernur Jambi Al Haris memaparkan sejumlah strategi Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperluas akses informasi publik. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong pemerintahan yang transparan sekaligus memudahkan masyarakat mengawasi kinerja pemerintah.
Paparan itu disampaikan Al Haris dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan tim panelis, Al Haris menjelaskan keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Jambi. Salah satunya dengan memasukkan pelayanan informasi publik sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh organisasi perangkat daerah dalam RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029.
Pemprov Jambi juga memberikan dukungan administrasi dan anggaran kepada Komisi Informasi untuk mendukung penyelesaian sengketa informasi sejak 2013. Selain itu, pemerintah terus memperluas program internet desa, memperkuat layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Al Haris mengatakan akses informasi harus terbuka agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan dan kegiatan pemerintah. Menurutnya, tidak boleh ada hambatan yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan informasi yang menjadi haknya.
“Kami telah memaparkan kepada panelis dan tim mengenai keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi, bagaimana informasi publik dibuka seluas-luasnya sehingga tidak ada lagi sumbatan informasi dan masyarakat dapat memperoleh akses informasi secara terbuka,” ujar Al Haris.
Dia menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat. Informasi yang mudah diakses juga memberi ruang bagi publik untuk memberikan masukan dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Komitmen tersebut turut diperkuat melalui pemanfaatan berbagai kanal informasi, mulai dari situs resmi pemerintah, media sosial perangkat daerah, hingga kerja sama dengan media massa sebagai mitra penyebarluasan informasi.
Dalam evaluasi reformasi birokrasi, Provinsi Jambi mencatat indeks 81,35 dengan predikat A-. Capaian tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB Nomor B/266/RB.06/2026.
Presentasi Al Haris mendapat sejumlah pertanyaan dari panelis, yakni Komisioner Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari, praktisi komunikasi Fadilah Astari, dan Desiana Samosir yang mewakili Direktur Eksekutif ELSAM.
Rini Purwandari menilai hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi dapat menjadi bahan perbaikan bagi seluruh organisasi perangkat daerah. Menurutnya, keterbukaan informasi tidak cukup hanya diterapkan di tingkat pemerintah provinsi, tetapi harus menjangkau seluruh perangkat daerah.
Dengan demikian, masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dan mengetahui pelayanan maupun kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Pemprov Jambi berharap penguatan layanan informasi publik dapat terus berjalan secara konsisten, sehingga transparansi tidak hanya menjadi komitmen di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan. (**)







