Jambi– Fenomena dua kepala daerah di Jambi yang berada di persimpangan pilihan politik antara PAN dan Gerindra mencerminkan wajah dilema politik lokal yang kian kompleks menjelang kontestasi nasional dan daerah mendatang. Dinamika politik yang dihadapi dua kepala daerah di Jambi belakangan ini menggambarkan realitas klasik dalam politik lokal Indonesia.
Berada di persimpangan antara PAN dan Gerindra, posisi kedua kepala daerah di Jambi itu ibarat buah simalakama- dipilih satu, risiko politik menanti, bertahan di posisi semula, konsekuensi tak kalah besar mengadang
Dua kepala daerah yang disebut-sebut bagaikan buah simalakama ini dalam memilih kursi ketua partai yaitu Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari dan Wali Kota Sungai Penuh, Alvin.
Dinamika politik dua kepala daerah di Jambi tersebut juga bagaikan di persimpangan jalan, Mau pilihan di Ketua PAN atau Ketua Gerindra di daerah nya. Di titik inilah kepala daerah juga sering kali terjebak dalam dilema yang tak sederhana—bertahan atau berpindah, setia atau menyesuaikan arah angin kekuasaan.
Situasi ini bukan sekadar soal pindah perahu atau menjaga loyalitas partai, melainkan tentang kalkulasi kekuasaan, kesinambungan pemerintahan, serta arah masa depan dalam karier politik mereka.
Dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia, kepala daerah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilih, tetapi juga terikat secara politik dengan partai pengusung. Kepala daerah sering kali berada pada posisi serba salah saat ini dalam memilih kursi ketua partai, Bertahan berarti berisiko terpinggirkan secara politik, sementara berpindah dapat memicu stigma oportunis
Dilema ini semakin tajam ketika PAN dan Gerindra sama-sama memiliki daya tawar kuat dan akses kekuasaan yang signifikan. Pilihan kepada salah satu partai bukan hanya keputusan ideologis, melainkan juga menyangkut stabilitas dukungan di DPRD, juga keberlanjutan program pembangunan, hingga peluang politik pasca-masa jabatan.
Bagi publik, yang paling penting adalah memastikan bahwa dilema politik elite tidak mengganggu roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kepala daerah dituntut untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai, setidaknya selama mandat masih berjalan.
Di sisi lain, partai politik juga perlu menunjukkan kedewasaan demokrasi dengan tidak menjadikan kepala daerah sebagai sandera kepentingan jangka pendek.
Kasus di Jambi ini sejatinya bukan pengecualian, melainkan cermin dari dinamika politik nasional. Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan refleksi dari hubungan yang belum sepenuhnya sehat antara kepala daerah dan partai politik.
Dalam praktik demokrasi elektoral, kepala daerah memang lahir dari dukungan partai atau koalisi partai. Partai masih memegang kendali signifikan terhadap masa depan politik kepala daerah, baik melalui pencalonan ulang, dukungan legislatif, maupun akses jejaring kekuasaan.
Di sinilah dilema itu bermula. Ketika arah politik nasional berubah, koalisi bergeser, dan peta kekuatan menjelang pemilu berikutnya mulai mengeras, kepala daerah dihadapkan pada tekanan politik yang tidak selalu sejalan dengan agenda pemerintahan daerah.
Sayangnya, publik sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan. Ketika energi elite politik tersedot pada manuver dan negosiasi kekuasaan, fokus terhadap persoalan riil masyarakat berpotensi terabaikan. Padahal, legitimasi seorang kepala daerah tidak diukur dari kelincahannya membaca peta koalisi, melainkan dari kemampuannya menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, dilema serupa akan terus berulang, tidak hanya di Jambi, tetapi juga di banyak daerah lain. Kepala daerah akan terus berada dalam posisi serba salah, terjepit antara kepentingan rakyat dan tuntutan elite partai.
Pada akhirnya, publik berhak menilai pilihan politik para kepala daerah. Apakah keputusan yang diambil benar-benar demi keberlanjutan pembangunan dan kepentingan rakyat, atau sekadar strategi bertahan di pusaran kekuasaan.
Opini
Oleh : Ferdi
