JAMBI- Wali Kota Jambi Maulana mengajukan perubahan APBD 2026. Dalam rancangan tersebut, belanja daerah naik Rp166,46 miliar menjadi Rp1,97 triliun.
Usulan itu disampaikan Maulana dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi terkait Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026.
Maulana mengatakan perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan kondisi ekonomi, pendapatan daerah, kebutuhan pembangunan serta kebijakan pemerintah pusat.
“Perubahan kebijakan anggaran ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai target sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Maulana.
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,797 triliun. Angka itu naik Rp23,42 miliar dibanding APBD murni 2026 sebesar Rp1,773 triliun.
Kenaikan pendapatan berasal dari PAD yang bertambah Rp2 miliar menjadi Rp713,66 miliar dan pendapatan transfer yang naik Rp21,42 miliar menjadi Rp1,08 triliun.
Sementara itu, belanja daerah diusulkan menjadi Rp1,975 triliun, naik Rp166,46 miliar atau sekitar 9,2% dari APBD murni sebesar Rp1,808 triliun.
Tambahan belanja tersebut akan diarahkan untuk sejumlah program prioritas, termasuk pelayanan publik, infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, pengendalian banjir, penguatan ekonomi masyarakat dan transformasi digital pemerintahan.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan yang bersumber dari SiLPA juga melonjak. SiLPA diproyeksikan mencapai Rp177,66 miliar, naik sekitar Rp143,03 miliar dibanding APBD murni yang sebesar Rp34,63 miliar.
Pemkot Jambi tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan dalam perubahan APBD 2026.
Maulana berharap DPRD Kota Jambi segera membahas rancangan perubahan KUA dan PPAS tersebut hingga mencapai kesepakatan.
“Berbagai rekomendasi yang telah disampaikan DPRD akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Jambi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah,” ujarnya. (red/*)
