JAMBI- Pemerintah Provinsi Jambi mendapat tawaran Participating Interest (PI) sebesar 7 persen dari sektor minyak dan gas (migas). Tawaran itu muncul setelah Pemprov Jambi memperjuangkan hak PI selama tiga tahun.
Gubernur Jambi Al Haris mengatakan tawaran tersebut disampaikan SKK Migas dalam pertemuan bersama Pemprov Jambi dan DPRD Jambi di Jakarta pada Selasa (28/7/2026).
“Kemarin kita sudah ada pertemuan dengan SKK Migas dan mereka sudah menawarkan angka kepada kita, yakni 7 persen,” kata Al Haris, Kamis (30/7/2026).
Angka tersebut memang belum mencapai target maksimal 10 persen yang sebelumnya diperjuangkan Pemprov Jambi. Namun, Al Haris menyebut tawaran 7 persen tetap menjadi peluang besar bagi daerah.
Saat ini, Pemprov Jambi mulai membahas tawaran tersebut bersama BUMD dan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jambi. BUMD nantinya akan menjadi pihak yang mengeksekusi penyertaan saham dan kerja sama bisnis PI tersebut.
“Tinggal lagi nanti dibahas. BUMD yang akan kita bawa untuk menindaklanjuti, karena BUMD-lah yang akan mengeksekusi atau sharing saham nantinya. Pemerintah hanya sebatas memperjuangkan kebijakannya,” ujarnya.
Al Haris meminta proses pembahasan tidak berlarut-larut. Dia berharap keputusan terkait tawaran PI tersebut bisa segera diambil sehingga dana hasil penyertaan dapat masuk ke kas daerah.
“Saya kira kalau kita tidak menerima tawaran ini, kapan lagi uang akan masuk ke kita? Kalau disetujui, targetnya bulan September dana itu sudah masuk ke kas daerah,” katanya.
Al Haris mengakui perjuangan mendapatkan PI migas tidak mudah. Pemprov Jambi telah memperjuangkan hak tersebut sejak 2022, termasuk mengejar porsi maksimal 10 persen.
“Upaya maksimal untuk 10 persen itu sudah kita lakukan. Sudah tiga tahun kita berjuang sejak tahun 2022,” tegasnya.
Kini, pembahasan berlanjut di tingkat BUMD dan Pansus DPRD Jambi. Sejumlah kajian teknis dan administratif akan dilakukan sebelum keputusan akhir diambil.
Jika disepakati, PI 7 persen tersebut akan menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi Jambi. Pemprov berharap kerja sama itu nantinya dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan. (redaksi)
