Jambi- Wali Kota Jambi Maulana dinilai berhasil mengoptimalkan dukungan pemerintah pusat dan berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan daerah. Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam forum perencanaan pembangunan nasional di Jakarta.
Bima menilai pendekatan aktif pemerintah daerah dalam mengawal program strategis nasional dan menjemput dukungan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pembangunan. Menurutnya, kepala daerah perlu bergerak mencari solusi, bukan sekadar mengeluhkan keterbatasan anggaran.
“Ada kepala daerah yang semangat, tapi ada kepala daerah yang memilih mengeluh daripada berpeluh,” ujar Bima.
Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Bima mengungkapkan, Kota Jambi menjadi salah satu daerah yang dinilai aktif mengupayakan dukungan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber. Berdasarkan perhitungannya, nilai dukungan yang berhasil dihimpun disebut hampir menyamai APBD Kota Jambi.
“Kebetulan minggu lalu saya baru ke sana, Kota Jambi. Ini setelah dihitung-hitung, ini karena wali kotanya agak gesit juga menjemput dukungan pembiayaan pembangunan dari mana-mana, itu jumlahnya hampir sama dengan APBD-nya sendiri, dua triliun,” kata Bima.
Menurut Bima, langkah tersebut menunjukkan pentingnya inisiatif kepala daerah dalam memaksimalkan peluang pendanaan untuk mendukung program pembangunan. Dengan begitu, pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menilai pengawasan terhadap program strategis nasional perlu dilakukan secara konsisten agar pelaksanaannya berjalan sesuai sasaran dan turut menopang aktivitas ekonomi daerah.
“Penguatan pengawasan terhadap program strategis nasional menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu yang dilakukan Kota Jambi,” tuturnya.
Pembangunan Daerah Jadi Pengungkit Ekonomi Nasional
Bima menegaskan, kinerja ekonomi nasional tidak terlepas dari kontribusi daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan program prioritas berjalan efektif hingga tingkat pelaksanaan.
Ia merujuk pada paparan dalam forum tersebut yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5 persen. Menurutnya, capaian ekonomi nasional perlu ditopang oleh kinerja ekonomi daerah yang terjaga.
“Nah, seperti Pak Menteri Keuangan juga sampaikan tadi, Ibu Kepala BPS sampaikan bahwa ekonomi kita baik, dengan catatan betul-betul kami kawal semua sampai daerah. Ekonomi daerah merupakan pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Bima.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan pentingnya peran pemerintah kabupaten dan kota dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program yang berdampak terhadap masyarakat, termasuk melalui penguatan investasi dan percepatan pembangunan.
Pemda Diminta Selaraskan Program dengan RKP 2027
Dalam forum yang sama, Bima mengingatkan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan RKP 2027. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program prioritas nasional dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia menyebut kepala daerah saat ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari dinamika geopolitik global, pelaksanaan agenda prioritas nasional, hingga tuntutan dan harapan masyarakat di daerah.
“Setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi kepala daerah saat ini. Hal itu meliputi tantangan geopolitik di tingkat global, pengawalan program prioritas di tingkat nasional, serta janji politik dan harapan publik di tingkat lokal,” ujar Bima.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran, sekaligus menyelaraskannya dengan delapan klaster prioritas nasional. Kepatuhan terhadap mandatori belanja, inovasi fiskal, kemudahan investasi, dan penguatan sinergi pembangunan kewilayahan juga menjadi perhatian.
“Diharapkan pemda menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran. Serta, pentingnya penyelarasan dengan delapan klaster prioritas nasional, kepatuhan terhadap mandatori belanja, inovasi fiskal dan kemudahan investasi, serta penguatan sinergi pembangunan kewilayahan,” pungkasnya.
Apresiasi tersebut menjadi catatan bagi Pemerintah Kota Jambi untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan, sehingga dukungan pembiayaan yang dihimpun dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
