JAMBI- Gubernur Jambi Al Haris mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar serius meningkatkan kinerja. Dia menegaskan capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak boleh sampai mengalami penurunan.
Hal itu disampaikan Al Haris saat membuka Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 bersama Kementerian PAN-RB di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (30/7/2026).
Al Haris mengatakan evaluasi SAKIP menjadi momentum untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif, akuntabel, dan berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.
“Ini menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas,” kata Al Haris.
Dia meminta seluruh kepala OPD mengawal kinerja masing-masing. Menurutnya, capaian SAKIP harus terus meningkat, bukan justru turun.
“Dalam SAKIP hanya ada dua pilihan, meningkat dan menjadi pemenang, atau menurun dan mengalami degradasi,” tegasnya.
Al Haris mengingatkan kelengkapan dokumen perencanaan saja tidak cukup. Data dan indikator yang telah disusun harus benar-benar digunakan untuk mengukur kinerja sekaligus memperbaiki program pemerintah.
Pemprov Jambi sendiri mencatat tren kenaikan nilai AKIP dalam beberapa tahun terakhir. Nilainya meningkat dari 64,08 pada 2021 menjadi 69,49 pada 2025.
“Kenaikan nilai AKIP yang konsisten menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang kita lakukan berada pada jalur yang tepat menuju pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Meski terus meningkat, Al Haris mengakui laju kenaikan nilai tersebut sempat melambat. Karena itu, dia meminta perangkat daerah memperkuat program prioritas dan mengoptimalkan pemanfaatan data dalam mengambil kebijakan.
Dia juga mengaitkan pembenahan tata kelola pemerintahan dengan sejumlah capaian pembangunan Jambi pada 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat 4,6 persen, kemiskinan 6,6 persen, IPM 75,13, tingkat pengangguran terbuka 4,08 persen, serta pendapatan per kapita Rp92,79 juta.
Al Haris berharap evaluasi Kementerian PAN-RB tidak berhenti pada penilaian, tetapi menghasilkan masukan yang bisa langsung diterapkan oleh pemerintah daerah.
Dia juga meminta kepala OPD memperkuat koordinasi dan menghilangkan ego sektoral.
“Setiap program dan kegiatan harus dirancang tepat sasaran, memiliki indikator kinerja jelas, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara konkret,” pungkasnya. (redaksi)
