JAMBI– Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha meminta persoalan sampah tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, penanganan sampah harus menjadi gerakan bersama masyarakat.
Hal itu disampaikan Diza dalam Dialog Publik Pengelolaan Sampah di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu (13/6/2026).
Diza mengatakan persoalan sampah kini menjadi perhatian pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah nyata agar pengelolaan sampah tidak hanya bersifat sementara.
“Persoalan sampah tidak bisa hanya diselesaikan pemerintah, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat,” kata Diza.
Pemkot Jambi saat ini mendorong transformasi tata kelola sampah, salah satunya melalui Operator Pengangkut Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM). Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sampah dari tingkat lingkungan.
Namun, penerapannya masih mendapat sejumlah masukan dari masyarakat. Dalam dialog, warga menyoroti mekanisme OPBM, penutupan TPS, sosialisasi hingga persoalan iuran pengangkutan sampah.
Wali Kota Jambi Maulana mengatakan masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi. Dia menyebut volume sampah di Kota Jambi terus meningkat, dari sekitar 200 ton per hari pada 2000 menjadi hampir 448 ton per hari pada 2025.
“Secara umum masyarakat mendukung arah kebijakan ini. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, terutama sosialisasi, mekanisme pelaksanaan dan transparansi,” ujar Maulana.
Pemkot Jambi juga memutuskan menghentikan sementara penutupan dan pembongkaran TPS untuk dilakukan kajian lebih lanjut.
Diza berharap kebijakan persampahan dapat terus dibahas bersama agar pemerintah dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama.
“Tujuan kita sama, yaitu mewujudkan Kota Jambi yang bersih, sehat dan nyaman,” pungkasnya. (red)
