JAMBI – Pelayanan perizinan Pemerintah Kota Jambi mendapat predikat Sangat Baik dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PENKIN) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) 2026. Nilai yang diraih Kota Jambi mencapai 86,622 atau naik 6,576 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Hasil tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 204.S Tahun 2026 tertanggal 30 Juli 2026. Keputusan tersebut ditandatangani Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.
Dalam penilaian kinerja pemerintah kota di Indonesia, Kota Jambi mencatatkan nilai 86,622. Capaian itu meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 80,046.
Pemerintah Kota Jambi menyebut peningkatan nilai tersebut menjadi gambaran adanya perbaikan dalam pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha.
Nilai Jambi Naik 6,576 Poin
Wali Kota Jambi Maulana menyambut capaian tersebut. Dia mengatakan hasil penilaian menunjukkan pembenahan pelayanan publik yang dilakukan Pemkot Jambi mulai memberikan hasil.
“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota Jambi berada pada jalur yang tepat (on the track). Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujar Maulana.
Menurutnya, penilaian PENKIN tidak hanya menjadi ukuran kinerja DPMPTSP. Hasil tersebut juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pemerintah daerah.
“Kepercayaan merupakan modal utama dalam membangun investasi. Ketika pelayanan publik berjalan dengan baik, transparan, dan profesional, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh, dan hal itu akan berdampak positif terhadap peningkatan investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Pemkot Jambi menyebut nilai 86,622 yang diperoleh berada di atas sejumlah kota besar lainnya dalam penilaian pemerintah kota.
Beberapa di antaranya Kota Yogyakarta, Makassar, Depok, Bogor, Tangerang Selatan dan Malang.
Capaian tersebut dinilai memperkuat posisi Kota Jambi dalam hal pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha.
Maulana mengatakan proses penilaian dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari verifikasi administrasi dan pemeriksaan dokumen hingga kunjungan lapangan atau fact finding ke DPMPTSP Kota Jambi.
Menurutnya, evaluasi tersebut sekaligus menjadi bahan untuk melihat bagian pelayanan yang sudah berjalan baik dan aspek yang masih perlu diperbaiki.
“Melalui proses evaluasi ini, kami dapat mengetahui berbagai capaian yang telah diraih sekaligus mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta tim penilai yang telah melakukan evaluasi.
Kepala DPMPTSP Kota Jambi Abu Bakar mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran DPMPTSP dan perangkat daerah terkait.
Menurutnya, peningkatan nilai menjadi bukti adanya upaya pembenahan pelayanan perizinan yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh jajaran DPMPTSP Kota Jambi bersama perangkat daerah terkait lainnya dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Abu Bakar.
Dia menegaskan penghargaan tersebut tidak boleh membuat jajaran DPMPTSP berhenti melakukan pembenahan.
“Penghargaan ini bukanlah tujuan, melainkan menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan berbagai inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan arahan bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” katanya.
Pemkot Jambi memastikan peningkatan kualitas pelayanan perizinan akan terus dilakukan melalui penguatan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital.
Langkah tersebut diharapkan semakin memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh layanan perizinan sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kota Jambi.
