Opini | Martayadi Tajuddin*
Wacana pemindahan payroll Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank milik negara tidak cukup hanya ditolak. Di daerah, kebijakan itu perlu dikawal agar kepentingan ekonomi daerah tetap terlindungi.
Di Jambi, peran tersebut menjadi penting bagi DPRD, pemerintah daerah, dan manajemen Bank Jambi. Sebab, Bank Jambi bukan sekadar tempat menyimpan dan menyalurkan uang pemerintah daerah, tetapi juga bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat.
Seruan pengawalan itu sebelumnya disampaikan Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FSP BPD SI) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di Jakarta pada 3 September 2026. Salah satu rekomendasinya mendorong pemerintah daerah, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, dan manajemen BPD aktif mengawal evaluasi kebijakan payroll ASN.
Persoalannya, bagaimana Jambi menyikapi wacana tersebut?
Menurut saya, DPRD Provinsi Jambi bersama DPRD kabupaten/kota tidak boleh hanya menjadi penonton. Fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan harus digunakan untuk memastikan kebijakan terkait payroll ASN tidak justru melemahkan perekonomian daerah.
DPRD dapat meminta penjelasan Pemerintah Provinsi Jambi dan manajemen Bank Jambi mengenai dampak apabila payroll ASN dipindahkan. Rapat dengar pendapat juga penting untuk membuka data dan menghitung secara objektif kontribusi payroll terhadap bisnis serta intermediasi Bank Jambi.
Uang Jambi Harus Kembali ke Jambi
Bank Jambi memiliki posisi strategis sebagai BPD. Kedekatannya dengan pemerintah daerah dan karakter ekonomi masyarakat Jambi menjadi modal yang tidak selalu dimiliki bank berskala nasional.
Dana yang masuk melalui rekening payroll ASN tidak berhenti sebagai saldo rekening. Dana tersebut bergerak melalui transaksi sehari-hari dan berpotensi memperkuat basis dana pihak ketiga (DPK), terutama dana murah.
Pada tahap berikutnya, kekuatan funding tersebut dapat mendukung fungsi intermediasi Bank Jambi melalui pembiayaan kepada sektor produktif, UMKM, perdagangan, pertanian dan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, jika payroll ASN dipindahkan, yang harus dihitung bukan sekadar perubahan rekening tempat gaji dibayarkan. Dampaknya terhadap likuiditas, penyaluran kredit, transaksi masyarakat dan perekonomian daerah juga harus menjadi pertimbangan.
Di sinilah DPRD dan pemerintah daerah harus hadir.
Payroll ASN bukan semata-mata urusan administrasi pembayaran gaji. Ada konsekuensi ekonomi yang jauh lebih besar di belakangnya.
Jangan Hanya Meminta Dipertahankan
Namun, pengawalan payroll tidak boleh dimaknai sebagai upaya mempertahankan Bank Jambi tanpa evaluasi.
Bank Jambi juga harus membuktikan bahwa dirinya layak menjadi pilihan utama ASN.
Digitalisasi harus diperkuat. Sistem pembayaran harus semakin andal. Keamanan siber harus menjadi prioritas. Pelayanan harus cepat dan mudah. Tata kelola serta manajemen risiko juga harus terus dibenahi.
Dengan begitu, argumen mempertahankan payroll ASN tidak hanya berdasarkan sentimen daerah, tetapi berdasarkan kapasitas dan kinerja bank.
Kalau ingin payroll tetap di Bank Jambi, maka Bank Jambi juga harus mampu memberikan layanan terbaik kepada ASN.
DPR RI Dapil Jambi Juga Punya Peran
Pengawalan tidak berhenti di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jambi juga perlu menyuarakan kepentingan daerah dalam pembahasan kebijakan nasional, termasuk pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang BUMD.
Kepentingan BPD harus mendapat ruang yang proporsional dalam kebijakan nasional. Sebab, keberadaan BPD berkaitan langsung dengan kemampuan daerah membangun ekosistem keuangannya sendiri.
Otonomi daerah tidak hanya berbicara tentang kewenangan pemerintahan. Ada pula kepentingan untuk memastikan sumber daya ekonomi daerah dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat daerah.
Bank Jambi Harus Naik Kelas
Pada akhirnya, mempertahankan payroll ASN bukan berarti Bank Jambi boleh berpuas diri.
Justru sebaliknya. Payroll harus menjadi momentum bagi Bank Jambi untuk memperkuat fundamental, memperluas basis nasabah dan meningkatkan kualitas intermediasi.
Dana yang dihimpun harus mampu kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang sehat dan produktif.
Bank Jambi harus mampu membuktikan bahwa dana masyarakat dan pemerintah daerah yang dikelola dapat memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi Jambi.
Karena itu, DPRD dan pemerintah daerah wajib mengawal kepentingan payroll ASN tetap berada di Bank Jambi. Namun pada saat yang sama, Bank Jambi juga wajib membuktikan bahwa kepercayaan tersebut layak dipertahankan.
Ini bukan semata soal bank mana yang menerima gaji ASN. Ini soal bagaimana uang yang berputar di Jambi dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jambi.
Uang Jambi, sebisa mungkin, harus bekerja untuk Jambi.
Martayadi Tajuddin, Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah
