JAMBI– Target pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi pada 2027 diproyeksikan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kondisi tersebut langsung mendapat perhatian DPRD Provinsi Jambi yang meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan segera mencari terobosan agar kemampuan fiskal daerah tidak terus melemah.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, mengakui tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah tahun depan tidak ringan. Di tengah keterbatasan anggaran, menurutnya seluruh perangkat daerah dituntut mampu bekerja lebih kreatif dalam menggali potensi penerimaan daerah.
“Kalau ditanya cukup atau tidak cukup, tentu kita semua ingin kemampuan fiskal yang lebih baik. Tapi dengan kondisi saat ini, kita harus mampu menghadapi tantangan yang ada,” kata Hafiz usai rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jumat (10/7/2026).
Sebagai langkah awal, DPRD akan menginstruksikan komisi-komisi untuk memanggil OPD yang memiliki kewenangan mengelola sumber pendapatan daerah. Pemanggilan itu bertujuan mengevaluasi strategi sekaligus mendorong lahirnya inovasi baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Hafiz, pola kerja yang selama ini dijalankan tidak lagi cukup menghadapi tekanan fiskal. Karena itu, setiap OPD harus mampu memaksimalkan seluruh potensi penerimaan yang dimiliki.
“Kita ingin mengetahui inovasi apa yang sudah disiapkan OPD-OPD penghasil pendapatan. Semua potensi yang ada harus dikejar agar target penerimaan bisa lebih optimal,” ujarnya.
Pembahasan tersebut, lanjut Hafiz, akan menjadi bagian penting dalam rangkaian penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Setelah pandangan fraksi, pembahasan akan berlanjut di tingkat komisi hingga Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada sejumlah indikator makro daerah, termasuk target pertumbuhan ekonomi yang dipatok berada pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen.
Meski optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah justru memproyeksikan target pendapatan pada 2027 sebesar Rp3,736 triliun. Angka tersebut turun sekitar Rp21,97 miliar atau 0,58 persen dibanding target pendapatan dalam APBD Murni 2026 yang mencapai Rp3,758 triliun.
Menurut Abdullah Sani, penurunan target itu dipengaruhi melemahnya proyeksi pada hampir seluruh komponen penerimaan daerah, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat, hingga lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk bersama-sama mencari formulasi baru dalam memperkuat kemampuan fiskal Provinsi Jambi agar program pembangunan tetap berjalan optimal pada 2027. (**/red)
