Kota Jambi- Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, hadiri sekaligus menjadi narasumber pada agenda Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Real Estate Indonesia (REI) Jambi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peresmian Kantor DPD REI Jambi, Selasa (21/04/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Komplek Allegro, Jl. Ismail Malik Jl. Ir. Juanda Mayang No.RT. 22 No. 1-3, Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, ditandai dengan gendang, serta penandatanganan prasasti, dan prosesi pemotongan pita sebagai simbol peresmian kantor baru DPD REI Jambi.
Mengusung tema “Soliditas dan Sinergi REI Jambi menuju Industri Properti yang Tumbuh dan Berdaya Saing”, kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha properti dalam mendorong pembangunan perumahan di Provinsi Jambi.
Dalam kepemimpinan Maulana-Diza Pemkot Jambi terus memperkuat infrastruktur yang merupakan salah satu dari 11 program prioritas Kota Jambi Bahagia, yakni “Kota Tangguh”, sebagai strategi utama dalam mendukung pertumbuhan industri properti yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Dalam keterangannya, Wakil Gubernur Abdullah Sani menegaskan bahwa berbagai program pembangunan yang dijalankan saat ini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan kebijakan nasional. Ia menekankan pentingnya pendekatan sistemik dalam pembangunan, khususnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk REI sebagai mitra strategis yang telah menunjukkan eksistensinya dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan apresiasi tinggi terhadap peran REI dalam mendukung program pemerintah, khususnya penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam memberikan kemudahan dan insentif guna mempercepat realisasi program perumahan.
“Kami telah mengeluarkan kebijakan BPHTB sebesar 0 rupiah untuk kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kami percepat menjadi hanya satu jam. Ini bagian dari dukungan kami terhadap program nasional 3 juta rumah,” ungkap Maulana.
Menurutnya, sinergi dengan REI dinilai sangat penting dalam memastikan ketersediaan rumah layak, lingkungan yang tertata, serta infrastruktur pendukung seperti air bersih dan kawasan bebas banjir.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang layak, lingkungan yang sehat, serta kota yang tangguh. Ini hanya bisa terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan, bahwa sektor properti memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjawab tantangan urbanisasi yang terus meningkat, sehingga meningkatnya kebutuhan hunian.
“Dengan jumlah penduduk mencapai 654.194 jiwa pada tahun 2025, Kota Jambi menghadapi kebutuhan hunian yang semakin tinggi. Melalui program Kota Tangguh, kami memastikan pembangunan perumahan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ungkap Maulana. (Adv/**)
