JAMBI- Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Triwulan I 2026 tercatat masih berada di zona positif. Namun di balik angka pertumbuhan tersebut, tersimpan persoalan struktural yang dinilai perlu segera dibenahi pemerintah daerah.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat ekonomi Jambi tumbuh 4,33 persen secara tahunan (year on year/y-on-y). Meski positif, angka itu melambat dibanding Triwulan IV 2025 yang mencapai sekitar 4,77 persen. Bahkan secara kuartalan (quarter to quarter/q-to-q), ekonomi Jambi mengalami kontraksi sebesar 4,55 persen.
Pakar Ekonomi Jambi sekaligus Guru Besar Universitas Jambi, Prof. Dr. H. Haryadi menilai kondisi tersebut menjadi paradoks ekonomi daerah. Secara statistik ekonomi masih tumbuh, tetapi dalam aktivitas riil masyarakat justru mulai terasa perlambatan.
“Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jambi masih sangat bergantung pada faktor jangka pendek, terutama belanja pemerintah dan komoditas primer,” ujarnya.
Menurut Haryadi, perlambatan pada awal tahun memang kerap terjadi karena aktivitas ekonomi menurun usai tingginya realisasi anggaran dan konsumsi masyarakat pada akhir tahun. Namun persoalannya, pola tersebut terus berulang dan memperlihatkan lemahnya fondasi ekonomi daerah.
Ia menjelaskan, struktur ekonomi Jambi saat ini masih terlalu bertumpu pada sektor batu bara, sawit, karet, dan komoditas perkebunan lainnya. Ketergantungan itu membuat ekonomi daerah sangat sensitif terhadap perubahan harga global.
Ketika harga komoditas naik, pertumbuhan ekonomi ikut terdorong. Sebaliknya saat harga melemah atau permintaan ekspor turun, ekonomi daerah langsung mengalami tekanan.
“Ekonomi Jambi belum memiliki basis industri pengolahan yang kuat sehingga pertumbuhannya masih fluktuatif mengikuti siklus komoditas global,” katanya.
Haryadi juga menyoroti masih lemahnya diversifikasi ekonomi daerah. Saat sektor pertambangan membaik, sejumlah sektor lain justru mengalami pelemahan, seperti konstruksi dan jasa.
Selain itu, konsumsi pemerintah juga tercatat turun cukup tajam pada awal tahun. Kondisi itu memperlihatkan aktivitas ekonomi daerah masih bergantung pada belanja negara dibanding kekuatan sektor swasta dan produktivitas masyarakat.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur juga dinilai masih menjadi hambatan serius. Polemik jalan hauling batu bara, tingginya biaya logistik, hingga kerusakan jalan disebut berdampak langsung terhadap efisiensi ekonomi daerah.
Menurut dia, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera memperkuat transformasi ekonomi, termasuk mempercepat hilirisasi industri dan memperluas sumber pertumbuhan baru.
“Jambi punya sumber daya alam besar, tetapi jangan sampai hanya tumbuh secara angka tanpa pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai perlambatan ekonomi saat ini semestinya menjadi momentum memperkuat fondasi ekonomi yang lebih produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan agar Jambi tidak terus bergantung pada siklus komoditas global.
