Oleh: Martayadi Tajuddin
Pengamat Kebijakan Publik dan Perbankan Digital
Ada pertanyaan sederhana yang layak diajukan: untuk apa sebuah daerah memiliki bank sendiri?
Jawabannya bukan sekadar untuk memiliki kantor bank, menghimpun dana masyarakat, atau mengejar laba. Bank Pembangunan Daerah seharusnya punya misi yang lebih besar, yakni memastikan kekuatan ekonomi daerah ikut tumbuh bersama masyarakatnya.
Di Jambi, peran itu melekat pada Bank 9 Jambi.
Bank ini memiliki modal penting yang tidak dimiliki semua bank. Ia memahami karakter ekonomi Jambi dari dekat. Ia tahu bagaimana petani menjalankan usaha, bagaimana UMKM bertahan, bagaimana aktivitas perdagangan bergerak, dan bagaimana kebutuhan pembiayaan masyarakat daerah berbeda dengan daerah lainnya.
Keunggulan tersebut seharusnya menjadi kekuatan utama.
Jangan sampai Bank 9 Jambi hanya menjadi bank yang dimiliki pemerintah daerah, tetapi belum sepenuhnya menjadi bank yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di sinilah tantangan ke depan.
Jambi memiliki sektor ekonomi yang beragam. Perkebunan, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata hingga UMKM memiliki ruang besar untuk berkembang. Namun semua sektor itu membutuhkan satu hal yang sama: akses terhadap pembiayaan.
Bank 9 Jambi harus mengambil peran lebih agresif di ruang tersebut.
Bukan berarti memberikan kredit secara sembarangan. Justru sebaliknya, pembiayaan harus diberikan secara terukur, sehat dan produktif. Bank harus berani membiayai usaha yang memiliki prospek, sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian.
Kalau petani mendapatkan pembiayaan untuk meningkatkan produksi, UMKM memperoleh modal untuk memperbesar usaha, atau pengusaha muda mendapatkan akses untuk mengembangkan bisnis digital, maka dampaknya bukan hanya bagi nasabah.
Perputaran uangnya akan kembali ke ekonomi daerah.
Itulah alasan mengapa Bank 9 Jambi harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem pembangunan, bukan sekadar perusahaan daerah.
Namun ada pekerjaan lain yang tidak kalah penting: membangun kepercayaan.
Di era perbankan digital, nasabah tidak hanya menilai bank dari banyaknya kantor cabang. Mereka menilai dari kecepatan layanan, kemudahan transaksi dan keamanan sistem.
Bank 9 Jambi harus menjawab tuntutan tersebut.
Digitalisasi harus terus diperkuat. Tetapi digitalisasi tidak boleh berhenti pada aplikasi dan fitur. Yang paling penting adalah memastikan sistem tersebut aman dan mampu melindungi nasabah.
Sebab bagi masyarakat, uang di rekening bukan sekadar angka. Di dalamnya ada hasil kerja, tabungan keluarga, modal usaha dan masa depan.
Karena itu, tata kelola juga harus menjadi perhatian utama.
Bank yang kuat bukan bank yang tidak pernah dikritik. Bank yang kuat adalah bank yang mampu menerima kritik, memperbaiki kekurangan dan menunjukkan hasil perbaikannya secara terbuka.
Pemerintah daerah sebagai pemegang saham memiliki peran besar. Dukungan modal dan kebijakan diperlukan, tetapi harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang ketat.
Jangan sampai status sebagai bank milik daerah justru membuat standar profesionalismenya turun.
Sebaliknya, Bank 9 Jambi harus membuktikan bahwa bank daerah bisa dikelola dengan standar profesional dan mampu bersaing dengan bank nasional.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Bank 9 Jambi bukan hanya berapa besar keuntungan yang diperoleh.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa banyak usaha masyarakat yang tumbuh karena pembiayaan Bank 9 Jambi? Berapa banyak transaksi ekonomi daerah yang berhasil didorong? Dan seberapa besar masyarakat merasa aman serta percaya menggunakan layanan bank ini?
Jika jawabannya semakin besar, maka Bank 9 Jambi tidak sekadar menjadi bank milik Jambi.
Ia benar-benar menjadi bank yang bekerja untuk Jambi. (red/**)
