JAMBI- Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata mengingatkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni menjamin pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tanpa tercoreng oleh praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Ivan menyusul mencuatnya berbagai isu terkait dugaan jual beli titik dapur, potensi pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga dugaan kebocoran anggaran yang belakangan menjadi perhatian publik di sejumlah daerah.
Menurut Ivan, persoalan yang muncul tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan program yang secara substansi memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Yang harus dihentikan, kata dia, adalah segala bentuk praktik yang membuka ruang penyimpangan terhadap anggaran negara dan mengurangi hak penerima manfaat.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang sangat mulia. Negara hadir untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh makanan yang layak dan bergizi. Namun jika ada kebocoran, mark up anggaran, atau penyalahgunaan kewenangan, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga masa depan anak-anak bangsa,” kata Ivan, Minggu (14/6/2026)
Sekretaris DPD I Partai Golkar Jambi itu menegaskan, MBG merupakan program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, tata kelola dan pengawasannya harus dilakukan secara ketat agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Menurutnya, prinsip dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul di lapangan harus jelas. Program yang memberi manfaat bagi rakyat harus tetap berjalan, sementara celah penyimpangan harus ditutup dan ditindak tanpa kompromi.
“Jangan hentikan program rakyatnya, tetapi hentikan kebocorannya. Jangan sampai masyarakat kehilangan manfaat hanya karena ada oknum yang ingin mengambil keuntungan dari program ini,” tegasnya.
Ivan menilai pengawasan terhadap MBG tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Seluruh elemen harus terlibat, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas, sekolah, komite sekolah, orang tua murid hingga masyarakat luas.
Menurutnya, keterlibatan publik menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan program berlangsung transparan dan akuntabel, sekaligus mencegah munculnya praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara.
Sebagai langkah konkret, Ivan mendorong dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh titik dapur MBG dan SPPG yang beroperasi.
Audit tersebut mencakup verifikasi lokasi, kapasitas layanan, jumlah penerima manfaat, standar sanitasi, kualitas makanan, hingga kesesuaian penggunaan anggaran.
Ia juga mengusulkan penerapan sistem “Satu Data MBG” yang memungkinkan seluruh proses pelaksanaan program dapat dipantau secara terbuka, mulai dari data penerima manfaat, penyedia bahan pangan, menu makanan, harga bahan baku, hingga realisasi anggaran.
Menurut Ivan, transparansi merupakan kunci utama untuk menutup ruang praktik korupsi dan permainan anggaran dalam program yang menggunakan dana negara dalam jumlah besar tersebut.
“Semua harus bisa diawasi secara terbuka. Dengan sistem yang transparan, masyarakat dapat ikut mengontrol dan memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan anak-anak,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ivan juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti memperjualbelikan titik dapur MBG atau melakukan penyimpangan anggaran.
Ia menilai tindakan semacam itu tidak sekadar melanggar aturan, tetapi juga merampas hak anak-anak yang seharusnya menerima manfaat dari program tersebut.
“Kalau ada yang bermain-main dengan hak anak-anak, harus ada sanksi yang tegas dan terbuka. Masyarakat berhak mengetahui siapa yang melanggar, apa bentuk pelanggarannya, dan bagaimana proses penindakannya. Jangan ada ruang bagi pelaku penyimpangan untuk bersembunyi di balik program rakyat,” katanya.
Lebih jauh, Ivan berharap MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Ia mendorong agar kebutuhan bahan pangan program tersebut melibatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal secara maksimal.
Menurutnya, apabila dikelola dengan baik, MBG dapat memberikan manfaat ganda, yakni memperkuat ketahanan gizi sekaligus menciptakan perputaran ekonomi di tingkat daerah.
“Jangan sampai MBG hanya menjadi proyek segelintir pihak. Program ini harus membuka ruang seluas-luasnya bagi petani, nelayan, peternak dan UMKM lokal agar ikut merasakan manfaat ekonomi yang dihasilkan,” ujarnya. Di akhir pernyataannya, Ivan mengajak seluruh pihak melihat MBG tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dari sisi moral, sosial, dan kemanusiaan.
Ia menegaskan bahwa memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi merupakan bentuk tanggung jawab negara yang tidak boleh dikurangi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Keberhasilan MBG bukan diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari berapa banyak anak-anak Indonesia yang benar-benar merasakan manfaatnya. Setiap piring makanan yang sampai ke tangan anak-anak adalah investasi masa depan bangsa. Karena itu, program ini harus bersih, transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi dalam bentuk apa pun,” pungkasnya.
