JAMBI– Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Elpisina, melakukan kunjungan kerja pengawasan ke Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi guna membahas sejumlah isu strategis di sektor energi dan pertambangan di Jambi.
Dalam pertemuan itu, pembahasan mengerucut pada percepatan pembangunan jalan khusus batubara, tata kelola pertambangan, hingga pemerataan akses listrik bagi masyarakat di wilayah pedesaan.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Tandry Adi Negara, bersama jajaran, Inspektur Tambang Kementerian ESDM, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Dalam forum itu, Elpisina menekankan pentingnya percepatan realisasi jalan khusus batubara sebagai bagian dari upaya penataan aktivitas pertambangan di Jambi. Menurut dia, keberadaan jalur khusus dinilai penting agar mobilitas angkutan batubara tidak terus membebani jalan umum yang juga digunakan masyarakat sehari-hari.
“Persoalan jalan khusus batubara ini harus segera direalisasikan. Jangan sampai angkutan batubara terus-menerus melewati jalan umum karena dampaknya sangat dirasakan masyarakat, baik dari sisi keselamatan maupun kerusakan infrastruktur,” ujar Elpisina.
Ia menyebut, Komisi XII DPR RI mendorong adanya langkah konkret dari seluruh pihak agar pembangunan jalan khusus tersebut dapat segera berjalan sesuai harapan.
“Kita ingin ada tindak lanjut yang nyata. Jalan khusus batubara ini penting agar tata kelola pertambangan di Jambi berjalan lebih baik dan aktivitas masyarakat tidak terganggu,” katanya.
Tak hanya menyoroti infrastruktur pendukung sektor tambang, Elpisina juga mengingatkan pentingnya komitmen reklamasi pascatambang oleh setiap pelaku usaha. Menurutnya, aktivitas eksploitasi sumber daya alam harus berjalan seiring dengan kewajiban pemulihan lingkungan.
“Setiap pelaku usaha wajib menyelesaikan reklamasi. Jangan sampai setelah melakukan aktivitas pertambangan, lingkungan ditinggalkan begitu saja tanpa pemulihan,” tegasnya.
Selama pembangunan jalan khusus batubara belum terealisasi, Elpisina menilai pengaturan kuota produksi juga perlu menjadi perhatian sebagai bagian dari langkah penyesuaian agar tekanan terhadap jalan umum dapat dikurangi.
“Kami mendukung adanya pengurangan kuota produksi batubara selagi jalan khusus belum diselesaikan. Ini demi menjaga kepentingan masyarakat dan mengurangi beban di jalan umum,” ujarnya.
Selain isu pertambangan, perhatian juga diarahkan pada sektor kelistrikan desa. Elpisina berharap desa dan dusun di Jambi yang hingga kini belum menikmati layanan listrik secara optimal bisa segera mendapatkan akses yang lebih merata.
“Kami juga berharap desa-desa yang hingga saat ini belum teraliri listrik bisa segera mendapatkan akses listrik. Ini menjadi perhatian bersama karena listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Tandry Adi Negara, berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan DPR RI terus diperkuat, terutama dalam mendorong program-program strategis di sektor energi dan sumber daya mineral.
“Ada beberapa yang kami suarakan untuk sinergitas Pemprov Jambi dengan DPR RI termasuk dengan inspektur tambang tadi. Kalau dari Provinsi Jambi kami berharap adanya dukungan energi dan sumber daya mineral,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meski rasio elektrifikasi di Jambi secara umum telah mencapai 100 persen, masih terdapat sejumlah desa dan dusun yang belum sepenuhnya menikmati akses listrik.
“Memang di Jambi secara elektrifikasi sudah 100 persen namun untuk desa atau dusun yang belum terlistriki masih banyak. Makanya kita dorong dari Komisi XII, bapak Elpisina bisa membawa dukungan masyarakat yang belum mendapatkan listrik agar bisa didorong di Kementerian ESDM maupun CSR perusahaan lainnya,” katanya.
Pada 2025, Provinsi Jambi mendapat bantuan pemasangan listrik baru sebanyak 4.000 sambungan. Pemprov berharap dukungan tersebut dapat meningkat dalam beberapa tahun ke depan agar cakupan pelayanan listrik kian luas.
Di sisi lain, Dinas ESDM juga terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan, khususnya potensi panas bumi, yang dinilai dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Jambi.
“Kita sekarang sedang mendorong energi panas bumi. Kita berharap pengembang panas bumi ini masuk dalam proyek strategis nasional, sehingga bisa memberikan perubahan pertumbuhan ekonomi maupun pergerakan roda perekonomian di Jambi,” tutup Tandry. (*)
