Jambi- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi terus meluas. Hingga 28 Agustus 2026, luas lahan terbakar tercatat mencapai 1.249,53 hektare, dengan jumlah hotspot kumulatif sebanyak 4.945 titik.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menilai angka tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah agar tidak mengendurkan upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
“Hotspot kumulatif sudah mendekati 5.000 titik dan luas terbakar sudah menembus 1.200 hektare, ini alarm bagi kita dan kita mengapresiasi kerja satgas. Tapi sekarang evaluasinya harus semakin tajam serta berbasis hasil,” kata Ivan, Minggu (30/8/2026).
Berdasarkan pemantauan pada Sabtu (29/8), pukul 00.00–16.00 WIB, terdeteksi 135 hotspot di sejumlah wilayah Jambi. Kabupaten Muaro Jambi menjadi penyumbang hotspot harian terbanyak dengan 37 titik.
Berikutnya, Batang Hari mencatat 21 titik, Tebo 20 titik, Tanjung Jabung Timur 19 titik, Tanjung Jabung Barat 16 titik, dan Sarolangun 14 titik.
Ivan juga menyoroti peningkatan estimasi luas lahan terbakar dari sebelumnya 954,41 hektare menjadi 1.249,53 hektare. Artinya, terdapat penambahan sekitar 295 hektare.
Dalam laporan yang sama, Muaro Jambi menjadi daerah dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni 325,38 hektare. Disusul Batang Hari 255,40 hektare, Tanjung Jabung Barat 214,40 hektare, Tanjung Jabung Timur 189,63 hektare, Sarolangun 143,61 hektare, dan Tebo 96,81 hektare.
Menurut Ivan, perubahan data tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan apakah kenaikan luas kebakaran berasal dari kejadian baru atau pembaruan hasil verifikasi dan pemetaan di lapangan.
“Data luas terbakar harus akurat, karena menjadi salah satu indikator utama efektivitas penanganan,” ujarnya.
Perhatian khusus, kata Ivan, perlu diarahkan ke Kabupaten Muaro Jambi. Selain mencatat hotspot harian tertinggi, wilayah itu memiliki 779 hotspot kumulatif dan luas lahan terbakar mencapai 325,38 hektare.
Pada saat bersamaan, indeks standar pencemar udara (ISPU) Muaro Jambi tercatat 150 atau masuk kategori tidak sehat.
“Muaro Jambi menghadapi tekanan berlapis, hotspot, kebakaran lahan dan kualitas udara. Jadi responsnya tidak boleh hanya pemadaman. Harus ada pembasahan, perlindungan kesehatan dan penguatan tata air,” tegasnya.
Secara kumulatif, Sarolangun mencatat hotspot terbanyak dengan 1.243 titik, disusul Tanjung Jabung Barat 923 titik dan Muaro Jambi 779 titik. Ketiga wilayah tersebut menyumbang sekitar 60 persen dari total hotspot kumulatif Jambi.
Ivan menilai daerah-daerah tersebut perlu menjadi prioritas pengendalian karhutla, baik melalui pencegahan, pemantauan maupun penanganan di lapangan.
Berdasarkan laporan Satgas, ISPU di Kabupaten Tebo tercatat 170, Kota Jambi 167, dan Muaro Jambi 150. Ketiganya berada dalam kategori tidak sehat. Sementara Tanjung Jabung Timur mencatat ISPU 64 atau kategori sedang.
Mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi itu mengingatkan, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, pendidikan, dan aktivitas ekonomi.
“Begitu udara tidak sehat, persoalannya sudah masuk ke kesehatan, pendidikan dan aktivitas ekonomi. Informasi ISPU harus disampaikan secara terbuka dan cepat agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitasnya,” katanya.
Dia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan, terutama anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.
Ivan menilai keberhasilan penanganan karhutla selama ini terlalu sering diukur dari jumlah hotspot dan luas lahan yang sudah terbakar. Padahal, pemerintah juga perlu menghitung dampak yang berhasil dicegah melalui upaya mitigasi.
Menurutnya, pendekatan avoided loss atau kerugian yang berhasil dihindari dapat menjadi salah satu ukuran efektivitas anggaran pencegahan karhutla.
“Jangan hanya menghitung 1.249 hektare yang sudah terbakar. Kita juga harus menghitung berapa hektare yang berhasil tidak terbakar, berapa emisi yang berhasil dicegah, berapa kerugian ekonomi yang tidak terjadi dan berapa masyarakat yang berhasil kita lindungi,” ungkapnya.
Dengan pendekatan tersebut, anggaran pencegahan tidak semata-mata dipandang sebagai biaya penanganan bencana, tetapi juga investasi untuk memperkuat ketahanan daerah.
Ivan menegaskan, keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya ditentukan oleh kemampuan petugas memadamkan api, melainkan juga oleh kemampuan pemerintah mencegah kebakaran baru.
“Keberhasilan tertinggi bukan ketika kita mampu memadamkan banyak kebakaran. Keberhasilan tertinggi adalah ketika semakin sedikit kebakaran yang harus kita padamkan karena pencegahan bekerja,” tutupnya. (*)
