Jambi- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi mendorong Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kerinci Merangin Hidro (KMH) segera beroperasi secara normal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjaga keandalan pasokan listrik di daerah.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah bersama Komisi II usai mendatangi lokasi PLTA KMH. Kunjungan ini sekaligus menindaklanjuti pembahasan pembahasan panitia khusus (pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya terkait pajak air permukaan.
“Kemarin kami bersama Komisi II membahas salah satu yang dibahas adalah tindak lanjut dari pansus PAD mengenai pajak air permukaan. Dari hasil peninjauan, ternyata PLTA tersebut memang belum beroperasi secara normal,” katanya, Senin (3/8/2026).
Kendati, DPRD mengapresiasi kontribusi perusahaan terhadap pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah operasional. Menurutnya, pihak perusahaan telah membantu menangani sejumlah titik longsor yang berada di Kabupaten Merangin, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh.
“Kami melihat perusahaan sudah mengambil bagian dalam mendukung infrastruktur di wilayah tersebut. Beberapa titik longsor sudah ditangani menggunakan dana dari perusahaan KMH. Ini tentu patut kita apresiasi,” ujarnya.
Setelah seluruh proses operasional berjalan normal, PLTA Kerinci diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap kebutuhan energi di Provinsi Jambi. Ia menegaskan, keberadaan PLTA yang dibangun di Jambi seharusnya juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Jambi.
“Kami berharap PLTA ini benar-benar bisa menyumbang energi untuk Provinsi Jambi. Jangan sampai ke depan masih terjadi pemadaman listrik, sementara pembangkitnya berada di wilayah Jambi. Kami meminta agar pasokan energi untuk Sumatra bagian tengah, khususnya Provinsi Jambi, menjadi prioritas,” sebutnya.
Terkait jadwal operasional penuh maupun peresmian PLTA, Hafiz mengaku hingga kini belum ada kepastian dari pihak perusahaan. PLTA masih dalam tahap uji coba dan belum beroperasi secara maksimal.
“Belum ada informasi kapan akan diresmikan ataupun beroperasi penuh. Saat ini mereka masih dalam tahap running dan belum normal. Kami juga sudah mengundang pihak terkait untuk membahas perhitungan pajak air permukaan yang nantinya diharapkan bisa menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi,” sebutnya. (*)
