Jambi– Fraksi PDI-P melontarkan kritik tajam terhadap jawaban Gubernur Al Haris yang dinilai belum menyentuh akar persoalan dalam kisruh tata kelola batubara di daerah Jambi tersebut. Dalam pandangan Fraksi PDI-P, persoalan batubara di Jambi bukan sekadar soal teknis di lapangan, melainkan menyangkut tata kelola yang dinilai belum tertata dengan baik.
Wakil Ketua (Waka) II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan menilai penjelasan gubernur mengenai carut-marut persoalan batu bara di Jambi belum sepenuhnya menjawab keraguan legislatif.
”Tadi sudah ditanggapi ya oleh Pak Gub, tapi kalau puas 100 persen, tentu jawabannya tadi belum mewakili,” tegas Samsul kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).
Meski Gubernur telah menyampaikan tanggapannya secara resmi, Samsul Riduan menegaskan bahwa substansi jawaban tersebut belum menyentuh akar permasalahan yang diharapkan oleh fraksinya.
Apalagi, Fraksi PDI Perjuangan memberikan rapor merah kepada Gubernur Al Haris yang dinilai gagal dalam menuntaskan polemik batu bara di Negeri Jambi.
”Setidaknya tadi Pak Gubernur sudah merespons ya, tapi nanti pendalaman lebih lanjut akan kita lakukan saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) nanti,” ujar Samsul.
Fraksi PDIP menyampaikan persoalan batubara yang tak kelar tentu berdampak buruk baik dari lingkungan, hingga kemacetan yang kerap terjadi, disebut masih belum dijawab secara komprehensif oleh pemerintah daerah. Aktivitas angkutan yang padat kerap memicu kemacetan panjang, bahkan menimbulkan keluhan warga karena dinilai mengganggu aktivitas harian dan merusak infrastruktur jalan.
Fraksi PDI-P pun mendesak pemerintah provinsi untuk segera mengambil langkah tegas dan menyusun kebijakan yang benar-benar menyentuh akar persoalan. Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola batubara dinilai menjadi kunci agar polemik yang terus berulang ini bisa segera diurai.
Samsul juga memaparkan bahwa kompleksitas masalah batu bara di Jambi tidak bisa diselesaikan hanya dengan penjelasan normatif. Ia menyoroti dua poin krusial yang hingga kini masih menjadi rapor merah pemerintah daerah yaitu realisasi jalan khusus dan target pemerintah pusat.
Hingga saat ini, komitmen pembangunan jalan khusus batu bara masih terus menuai kendala dan belum menjadi solusi konkret bagi mobilitas masyarakat Samsul menyayangkan kegagalan pemerintah daerah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh pusat terkait sektor pertambangan ini.
Meskipun mengapresiasi respons cepat gubernur di forum paripurna, DPRD Provinsi Jambi memastikan tidak akan berhenti sampai di sini. Samsul menyatakan bahwa seluruh poin keberatan Fraksi PDI Perjuangan akan dibawa ke ranah yang lebih teknis.
