JAMBI– Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Jambi masih terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Wali Kota Jambi Maulana menilai aktivitas pelangsir dan pengawasan distribusi BBM subsidi perlu menjadi perhatian serius.
Maulana mengatakan Pemkot Jambi telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mencari solusi. Namun, menurutnya, persoalan distribusi BBM tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah.
“Kami dari pemerintah kota terus berupaya bersama pihak lain karena kewenangan mutlak bukan berada di pemerintah kota. Yang kami harapkan, antrean ini tidak mengganggu fasilitas umum dan hak masyarakat tetap terpenuhi,” kata Maulana, Selasa (21/7/2026).
Dia menyebut keberadaan pelangsir menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi membuat masyarakat kesulitan mendapatkan BBM subsidi.
“Banyak pelangsir sehingga hak masyarakat tidak didapatkan. Kami sudah berkoordinasi dan mengirimkan surat kepada Gubernur Jambi serta Pertamina agar persoalan ini mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Pemkot Jambi juga telah membentuk tim pengawasan di lapangan. Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pemantauan di sejumlah SPBU.
Meski demikian, Maulana menilai pengawasan di lapangan saja belum cukup. Sistem distribusi dan pengawasan transaksi BBM subsidi juga perlu diperketat, termasuk penggunaan barcode.
“Ini harus kerja tim. Saya sudah meminta Dishub berkoordinasi dengan Pertamina dan kepolisian. Itu sudah dilakukan, tapi yang paling penting pengawasan di SPBU juga harus diperketat,” tegasnya.
Maulana mengatakan persoalan antrean BBM tidak hanya terjadi di Kota Jambi. Sejumlah daerah juga menghadapi kondisi serupa karena tingginya kebutuhan kendaraan sementara pasokan BBM relatif terbatas.
“Masalah antrean BBM ini bukan hanya terjadi di Kota Jambi, hampir semua daerah mengalami hal yang sama. Jumlah kendaraan yang sama, sementara pasokan tidak berubah. Ini yang harus dicari akar persoalannya,” katanya.
Dia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM subsidi agar penyalurannya benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menurutnya, Pertamina, kepolisian dan pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan secara bersama-sama. Termasuk memastikan sistem barcode tidak dimanfaatkan untuk membeli BBM subsidi secara berulang atau tidak tepat sasaran.
“Dishub sudah bekerja maksimal, tetapi memang tidak mampu menyelesaikan persoalan ini sendirian. Karena itu semua pihak harus turun tangan, mulai dari Pertamina, kepolisian hingga pemerintah daerah,” pungkas Maulana (red/*)
