JAMBI– Bank Jambi dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung perputaran ekonomi daerah melalui pengelolaan transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dukungan sistem perbankan yang aman dan efisien dinilai penting agar belanja pemerintah bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Pengamat perbankan Laila Farhat, S.E., M.M., mengatakan APBD bukan sekadar instrumen keuangan pemerintah daerah. Realisasi anggaran juga menggerakkan aktivitas ekonomi yang melibatkan pelaku usaha, UMKM, penyedia barang dan jasa, hingga tenaga kerja.
“Dari APBD ke masyarakat terdapat mata rantai transaksi yang panjang. Di dalam mata rantai tersebut, perbankan memiliki peran penting untuk memastikan arus transaksi berjalan aman, efisien dan akuntabel. Bank Jambi sebagai bank pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam ekosistem tersebut,” kata Laila, Kamis (01/10/2026).
Menurutnya, transaksi keuangan pemerintah daerah membutuhkan dukungan layanan perbankan yang mampu menangani berbagai kebutuhan, mulai dari penerimaan pendapatan daerah hingga pembayaran belanja pemerintah kepada pihak ketiga.
Aktivitas tersebut turut berkaitan dengan perputaran uang di berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, konstruksi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Laila menilai, semakin besar realisasi belanja daerah, semakin penting pula kesiapan sistem perbankan dalam melayani transaksi secara cepat, aman, dan transparan.
“APBD Provinsi Jambi maupun APBD kabupaten dan kota memiliki aktivitas transaksi yang besar dan beragam. Karena itu, kapasitas sistem perbankan daerah harus mampu mengikuti kebutuhan pemerintah daerah sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya
Dia menjelaskan, Bank Jambi juga memiliki peluang untuk memperkuat keterhubungan aktivitas ekonomi daerah dengan lembaga keuangan lokal. Namun, peran tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan risiko yang memadai.
Selain digitalisasi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengawasan kualitas kredit, serta keamanan transaksi juga harus menjadi perhatian.
“Bank daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi bisnis dan fungsi pembangunan. Pertumbuhan bisnis penting, tetapi keamanan transaksi, kualitas kredit, tata kelola dan kontinuitas pelayanan juga tidak kalah penting,” ujarnya.
Laila menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Jambi perlu dilakukan sesuai regulasi serta prinsip kehati-hatian perbankan. Dengan dukungan sistem keuangan yang memadai, pengelolaan APBD diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
“Kalau APBD merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi daerah, maka sistem keuangan yang menopangnya harus kuat. Bank Jambi dapat menjadi salah satu mata rantai penting yang menghubungkan kebijakan anggaran pemerintah dengan aktivitas ekonomi masyarakat,” tutupnya. (red/*)
