Jambi- Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mendorong penanganan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dilakukan secara menyeluruh. Aktivitas PETI sepanjang 2016–2025 terindikasi berdampak pada lebih dari 60 ribu hektare lahan.
Ivan mengatakan, penanganan PETI tidak cukup hanya melalui penertiban, tetapi harus disertai penegakan hukum, pemulihan lingkungan, dan penataan tambang rakyat yang memenuhi persyaratan.
“Yang layak dilegalkan, kita tata. Yang berada di kawasan terlarang, kita hentikan dan pulihkan,” kata Ivan, Jumat (14/08/2026)
Ia juga menekankan pentingnya menyediakan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang tidak lagi bisa menambang, seperti melalui pengembangan UMKM, pertanian, perkebunan, dan koperasi.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi agar penanganan PETI berjalan efektif. Targetnya, aktivitas tambang ilegal berkurang, lingkungan pulih, dan masyarakat tetap memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan.
Menurut Ivan, penanganan tidak cukup melalui penertiban, tetapi harus disertai pemetaan wilayah, penegakan hukum terhadap jaringan tambang ilegal, serta pemulihan lingkungan.
Ia mendorong penyusunan peta jalan hingga 2030, mulai dari penataan tambang rakyat yang memenuhi syarat melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), hingga reklamasi dan pemulihan daerah aliran sungai (DAS).
Ivan juga menekankan pentingnya alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang tidak lagi bisa menambang, melalui pengembangan UMKM, pertanian, perkebunan, dan koperasi.
“Yang layak dilegalkan, kita tata. Yang berada di kawasan terlarang, kita hentikan dan pulihkan. Pemodal serta jaringan yang mengambil keuntungan dari PETI harus ditindak,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat bekerja sama agar penanganan PETI tidak hanya menghentikan aktivitas ilegal, tetapi juga memulihkan lingkungan dan menjaga ekonomi warga.
