Pseko.id | Jambi – Pemilu Legislatif akan diselenggarakan pada Februari 2024, termasuk untuk memilih wakil rakyat di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai upaya menyongsong perhelatan Pemilu Serentak 2024, Public Trust Institute (PUTIN) sebagai lembaga riset politik melaksanakan survei di Kota Jambi.
Survei dilakukan dengan mewawancarai 600 orang di Kota Jambi sebagai responden, margin of error 4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan pada tanggal 1-4 Juni 2022.
Melalui rilisnya tanggal 6 Juni 2022, Direktur Eksekutif PUTIN, Dr. Pahrudin HM, M.A. menyampaikan bahwa survei ini dilakukan untuk mengetahui opini publik Kota Jambi terkait dengan pilihan partai politiknya di Pemilu 2024 di Kota Jambi. Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar (621.365 jiwa), Kota Jambi merupakan barometer politik di Provinsi Jambi, tegas alumni Doktor Ilmu Sosial Universitas Airlangga ini.
Berdasarkan hasil survei yang juga dipaparkan oleh Hatta Abdi Muhammad, M.IP selaku Direktur Riset PUTIN, Gerindra merupakan parpol terbanyak yang akan dipilih warga Kota Jambi (14,50%), diikuti PKB (9,20%), PDI-P (8%), Golkar (7,20%), Demokrat (4,20%), Nasdem (3,80%), PAN (2,70%), Perindo (2%), PKS (1,30%), PSI (1,50%), PPP (1%), Garuda (0,50%), PBB (0,50%), Berkarya (0,20%) dan PKPI (0,20%). Sementara itu, responden yang belum menentukan pilihannya sebanyak 43 persen.
Menurut Sekjen PUTIN, Burlian Senjaya, M.A., hasil survei ini dapat dijadikan acuan bagi parpol untuk terus meningkatkan kerja-kerja politiknya. Sekaligus juga media publik untuk lebih mengetahui calon-calon yang akan diusung parpol sebagai wakil mereka di DPRD Kota Jambi pada Februari 2024 nanti.
Data lain yang diungkapkan dalam rilis survei ini terkait dengan politik uang. Sebanyak 40,80 persen responden masih menganggap politik uang sebagai hal yang wajar dalam kontestasi politik. Sementar 39 persen menganggap politik uang tidak dapat terima dan 20,20 persen responden belum menjawab.
“Data ini tentu PR besar bagi kita, khususnya penyelenggara pemilu, untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas melalui sosialisasi dan pendidikan politik yang berkualitas pula,” pungkas Dr. Pahru mengakhiri rilisnya. (*)