Jambi– Sejumlah massa dari sejumlah Aliansi Rumah Pangan Kita (ARPK) menggelar aksi demo di Mapolda Jambi. Mereka menjalankan aksi damai itu sebagai bentuk protes ke pihak Polda Jambi lantaran telah melakukan penjualan beras lebih murah sehingga bikin pedagang UMKM menjerit lantaran kesulitan penjualan.
Kordinator Lapangan (Korlap) ARPK, Kurniadi Hidayat mengatakan bahwa aksinya itu dilakukan setelah menemukan persaingan tidak sehat terkait peredaran beras SPHP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu dengan harga Rp. 60.000,- / 5 kg ( enam puluh ribu rupiah/5kg) di pasaran.
“Sedangkan Rumah Pangan Kita, Kios pangan dan masyarakat pemodal, sesuai petunjuk dari Bulog diharuskan menjual beras SPHP dipasaran dengan kisaran harga Rp. 63.000,- / 5 kg. Selisih Rp. 3.000,- per 5 kg dengan Rumah Pangan Kita, yang mana pihak kepolisian ternyata lebih murah dalam melakukan penjualan beras SPHP di pasaran, ini kan bisa bikin pedagang kesulitan,” kata Kurniadi dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (29/9/2025).
Kurniadi menyebut, bahwa aksi demo ini sebagai bentuk menolak atas regulasi kerjasama Bulog dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia terkait penjualan beras SPHP. Aliansi Rumah Pangan Kita (ARPK) Jambi meminta agar perbedaan Harga Eceran Tertinggi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan-SPHP, dipasaran untuk tidak lagi bikin pedagang UMKM kehilangan pelanggan atau penjualan.
“Apakah lantaran pihak kepolisian menggunakan mobil truk dan mobil patroli milik kepolisian untuk mobilisasi angkutan beras SPHP dari gudang Bulog ke desa-desa atau lokasi pemasaran, sehingga biaya transportasi tidak menjadi kendala bagi pihak kepolisian, yang selanjutnya mereka berani banting harga terhadap penjualan beras SPHP, melemahkan pemodal usaha yang menjadikan beras SPHP penambah ekonomi,” terang Kurniadi.
“Sedarurat itukah Indonesia terkait kebutuhan pangan rakyatnya. Sehingga mobil khusus milik polri harus terjun langsung menjual beras murah ” tanya Kurniadi.
Hal ini menimbulkan tanda tanya terkait bagaimana prosedur operasional dan biaya perawatan kendaraan tersebut. Mengingat kendaraan dinas tersebut merupakan fasilitas negara yang semestinya digunakan untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi kepolisian, bukan distribusi kebutuhan pangan.
“Jika memang untuk kejar tayang dalam menghabiskan stok penjualan beras SPHP di Bulog, jangan diberikan kepada pihak kepolisian atau TNI yang menjualnya, karena mereka telah mendapatkan penghasilan atau gaji.
Sebaiknya penjualan dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat dengan demikian kesetabilan pangan juga kesetabilan ekonomi masyarakat tetap seimbang,” ucap Kurniadi.
Bahkan, dalam aksi itu, Aliansi Rumah Pangan Kita di depan gerbang Mapolda Jambi juga menggelar penjual beras SPHP per 5 kg kepada masyarakat. Dimana penjualan itu dinilai jauh lebih murah dibawah harga pembelian di gudang Bulog dengan harga Rp. 50.000,- / karung 5 kg.
Aksi itu dilakukan mereka juga bentuk sebagai protes kekecewaan, dengan pihak kepolisian. Bahkan mereka berharap, penjualan beras dengan harga semestinya di jual seharga Rp 63 ribu tetap terlaksana agar tidak mematikan pedagang UMKM Jambi.
Kurniadi menambahkan, Intervensi tidak tepat dalam upaya untuk memastikan harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat bisa jadi ada kebijakan atau tindakan yang malah merugikan pedagang lokal nantinya.
“Contoh, jika polisi atau aparat yang terlibat dalam pendistribusian beras secara langsung ke masyarakat tanpa melibatkan pedagang lokal bisa menciptakan persaingan yang tidak sehat kan nantinya,” terang Kurniadi
Dirinya mendesak agar pihak kepolisian menghentikan keikutsertaan dalam melakukan penjualan beras SPHP langsung kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar peredaran beras SPHP dari Bulog lebih transparan, tidak berunsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
“Karena masyarakat pakai modal, membeli pakai modal, bukan pakai uang negara yang mana nanti keuntungan tidak transparan. Jika pedagang UMKM berjualan tentu keuntungan bisa meningkatkan kualitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,” tegasnya. (**)
