Jambi– Polemik rangkap jabatan yang diemban dr Ike Silviana kian menjadi sorotan publik di Jambi. Saat ini, publik menunggu sikap Gubernur Jambi atas hal itu.
Posisi strategis yang dijalani secara bersamaan yang dimiliki dr Ike dinilai memunculkan tanda tanya besar. Tata kelola birokrasi di sektor kesehatan Jambi tentu akan dipertanyakan mengenai jabatan yang dimiliki dr Ike.
Pengamat Kebijakan Publik Noviardi Ferzi pernah menyebutkan bahwa dalam sistem birokrasi, pemisahan peran regulator, operator, dan pengawas merupakan prinsip penting guna menjaga objektivitas dan efektivitas pengawasan. Ketika peran tersebut berada dalam satu figur, kata Noviardi potensi konflik kepentingan dinilai sulit dihindari.
“Langkah evaluasi dinilai penting bukan semata untuk kepentingan individu, melainkan sebagai pesan kuat bahwa Pemerintah Provinsi Jambi serius menjaga integritas birokrasi dan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan,” kata Noviardi Ferzi kepada wartawan beberapa waktu lalu, Minggu (11/1/2025)
Komitmen mewujudkan birokrasi bersih dan profesional di Jambi kini menjadi sorotan sejak dr Ike yang berhasil dilantik jadi Kadinkes kini menjabat jadi Plt Dirut RSUD Jambi dan juga Dewas di Rumah Sakit milik Pemda itu.
Saat ini, Al Haris diminta segera mengevaluasi jabatan yang diemban dr Ike. Rangkap jabatan yang dijalankan dr Ike itu dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Isu rangkap jabatan ini sangat meresahkan publik karena menyangkut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Rangkap jabatan ini juga dapat memengaruhi fokus kerja pejabat serta efektivitas pelayanan publik,” ujar Noviardi Ferzi
Sorotan publik kini tertuju pada Gubernur Jambi. Sikap kepala daerah dinilai krusial untuk memastikan prinsip akuntabilitas dan reformasi birokrasi tetap berjalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Bahkan, ketegasan kepala daerah dinilai menjadi kunci untuk memastikan roda birokrasi berjalan sesuai aturan serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Pembiaran terhadap polemik Rangkap jabatan dr ike ini tentunya juga dapat menciptakan preseden buruk dalam tata kelola birokrasi. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi oleh Al Haris yang tegas terkait evaluasi rangkap jabatan dr Ike tersebut.
Publik pun menanti langkah konkret Gubernur Jambi, apakah akan melakukan penataan jabatan atau membiarkan polemik ini berlarut. Sikap yang diambil diyakini akan menjadi penentu arah kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah ke depan. (fa)
