Jambi– Gubernur Jambi Al Haris lagi lagi diminta oleh publik agar bersikap tegas terhadap rangkap jabatan yang dijalankan oleh dr Ike Silviana saat ini. Pasalnya, selain jabat Kadinkes dan Plt RSUD Jambi, dr Ike juga merupakan Dewan Pengawas di RSUD Jambi yang jabatannya hingga kini masih berlaku aktif.
Ketegasan Gubernur Jambi terhadap jabatan dr Ike ini tentu dinanti oleh Publik demi mewujudkan birokrasi bersih dan profesional di Jambi. Bahkan, Al Haris juga diminta segera mempercepat untuk segera mencari sosok buat menduduki jabatan Dirut RSUD Jambi agar memperbaiki sistem kesehatan di Rs milik Pemda tersebut.
“Meski jabatan dr Ike merupakan bagian dari upaya keputusan Gubernur, maka saat ini perlu sekiranya pak Gub memilih siapa yang pantas menduduki kursi Direktur RSUD Jambi itu agar tidak ada tumpang tindih, apalagi dr Ike ini juga punya jabatan lain sebagai dewan pengawas di RSUD itu,” kata Wakil Ketua DPRD Jambi, Ivan Wirata, Senin (12/1/2026).
Ivan menyebut jika jabatan dewas yang diemban oleh dr Ike kemudian merangkap Plt Dirut RSUD Jambi dapat mengganggu sistem birokrasi. Bahkan rangkap jabatan yang begitu banyak itu tentu kata Ivan juga dinilai tidak mewujudkan birokrasi bersih dan profesional di Jambi.
“Disini saya tidak menyalahkan pak Gubernur juga, bisa saja saat ini Gubernur belum bisa mencari sosok yang tepat buat pengganti Dirut RSUD itu, karena kan butuh waktu juga untuk menempatkan siapa yang pantas menduduki kursi Dirut RSUD tersebut kan,” ujar Ivan yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Golkar Jambi itu.
Namun meski begitu, persoalan RSUD Jambi mesti dibenahi secepatnya segera. Selaku pihak Legislatif yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan di eksekutif, maka Ivan meminta agar Gubernur Jambi untuk segera cepat mengatasi persoalan RSUD Jambi.
“Jangan lagi menunggu dan menunggu, kita tidak mau RSUD Jambi kita berjalan tidak baik. Kita ingin struktur birokrasi di RSUD harus baik untuk mengatasi persoalan yang sangat banyak di RSUD Jambi ini. Jika hal ini ditunda tunda maka nantinya berdampak pula ke masyarakat,” terang Ivan.
Maka dari itu, sebagai Kepala Daerah, ketegasan Al Haris sangat dinanti saat ini. Rangkap jabatan yang dimiliki oleh dr Ike itu segera diselesaikan.
Ivan tidak ingin, jika rangkap jabatan yang dijalankan tersebut dapat memicu potensi konflik kepentingan. Dia meminta secepatnya agar Gubernur Jambi mencari sosok pemimpin di RSUD Jambi itu agar tidak lagi di isi oleh Kadinkes yang juga merupakan Dewas (dewan pengawas) di RSUD Jambi.
“Ini kan nanti ibaratnya jeruk makan jeruk, kan gak boleh juga gitu. Maka untuk menghindari hal hal ini kita harap Gubernur Jambi pak Al Haris mencari secepatnya Dirut RSUD Jambi itu agar sistem birokrasi di dunia kesehatan ini berjalan baik,” tegas Ivan.
Sebelumnya, polemik rangkap jabatan yang diemban dr Ike Silviana kian menjadi sorotan publik di Jambi. Posisi strategis yang dijalani secara bersamaan yang dimiliki dr Ike dinilai memunculkan tanda tanya besar sehingga begitu istimewa nya dr Ike di kata Gubernur Jambi.
Pengamat Kebijakan Publik Noviardi Ferzi pernah menyebutkan bahwa dalam sistem birokrasi, pemisahan peran regulator, operator, dan pengawas merupakan prinsip penting guna menjaga objektivitas dan efektivitas pengawasan. Ketika peran tersebut berada dalam satu figur, kata Noviardi potensi konflik kepentingan dinilai sulit dihindari.
“Langkah evaluasi dinilai penting bukan semata untuk kepentingan individu, melainkan sebagai pesan kuat bahwa Pemerintah Provinsi Jambi serius menjaga integritas birokrasi dan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan,” kata Noviardi Ferzi kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Ketegasan kepala daerah dinilai menjadi kunci untuk memastikan roda birokrasi berjalan sesuai aturan serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Pembiaran terhadap polemik Rangkap jabatan dr ike ini tentunya juga dapat menciptakan preseden buruk dalam tata kelola birokrasi. (Fa)
