Jambi – Bangunan Jambi Bisnis Center (JBC) yang berada di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi kini kembali dipersoalkan oleh Anggota DPRD Jambi. Bangunan yang diresmikan oleh Gubernur Jambi Al Haris pada 2022 itu dinilai tak taat aturan lantaran tidak memiliki kolam retensi sehingga menyebabkan banjir di sekitarnya.
“Ini jadi temuan kita kenapa banyak warga yang mengeluh-mengeluh setiap hujan jadi banjir besar di kampung mereka, itu tadi karena bangunan JBC ini sampai sekarang tidak juga membuat kolam retensi, yang mana ini sangat vital, maka ini kan pihak dari kontraktor pembangunan JBC ini tidak taat aturan,” kata Wakil Ketua DPRD Jambi, Ivan Wirata kepada detikSumbagsel, Senin (24/2/2025).
Dikatakan Ivan, bangunan JBC yang penyebab banjir ke warga itu dinyatakan benar karena kolam retensi yang diminta dibuat tidak dijalankan. Padahal, dalam dokumen Amdal yang telah dikeluarkan di sana tercatat mesti memiliki kolam retensi.
“Jika kolam retensi tidak dibuat, ini kan pihak dari JBC merasa gimana-gimana ya. Jangan seolah-olah telah diresmikan Gubernur lalu tidak mau membuat kolam retensi itu. Ini kan yang jadi korban masyarakat sehingga mereka dulu yang kalau hujan lebat nya seharian palingan air sampai sebatas mata kaki saja, kalau sekarang hujan satu jam air nya sudah sepinggang orang dewasa. Jadi korbannya kan masyarakat,” ujar Ivan.
Ivan meminta agar Gubernur Jambi Al Haris yang meresmikan bangunan itu bisa tegas menegur pihak kontraktor yang tidak taat aturan tersebut. Menurutnya Gubernur Al Haris jangan seolah diam dan tutup mata melihat banjir yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh warga di permukiman sekitar bangunan JBC itu.
Ketegasan Al Haris dalam mengintervensi pihak JBC itu untuk bangun kolam retensi itu dinilai sangat penting karena akan mencegah terjadinya banjir.
“Ingat kolam retensi ini bagian penting dari sistem pengelolaan air, kolam retensi ini juga dapat melakukan pencegahan banjir, menyimpan air dan mengendalikan kuantitas air. Jika ternyata dari awal diresmikan sampai kini sudah banyak bangunan yang dibuat itu juga tidak ada kolam retensinya ini kan jadi tanda tanya kenapa, karena ini bangunan diresmikan oleh Gubernur. Ya, gubernur juga tegas dong tegur itu pihak kontraktornya, jangan diam saja,” sentil Ivan.
Ivan juga mengaku bahwa dirinya telah acap kali meminta agar pihak JBC menaati aturan yang dibuat dari izin Amdal yang dikeluarkan. Dia bahkan sudah sejak dulu melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik dari DLH Kota lalu DPRD Kota serta pihak Balai PUPR.
Apalagi, kata Ivan, pihak JBC ini sudah sering mendapatkan teguran dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi lantaran tidak menjalani dokumen Amdal salah satunya kolam retensi. Bahkan, pihak JBC juga sudah berapa kali dipanggil pihak DPRD Kota dalam membahas soal kolam retensi itu.
“Tetapi faktanya sampai sekarang kolam retensi itu juga tidak dibuat oleh pihak JBC. Kita tahu di sisi lain proyek pembangunan JBC ini ada segi bisnis yang nanti bisa menambah pemasukan daerah, apalagi kontrak kerja sistem BOT anggaran Rp 1,2 triliun kan besar ya, tetapi harus juga ikut aturan yang sudah dikeluarkan di dokumen Amdal itu,” tegas Ivan.
Saat ini, Ivan meminta agar Pemprov terutama Gubernur Jambi Al Haris bisa menegur langsung pihak JBC dan mencari solusi mengatasi dampak banjir yang disebabkan bangunan di sana.
“Jadi bagaimanapun Pemprov terutama Gubernur harus segera ambil sikap, lalu kita sebagai anggota DPRD akan terus mengawalnya sampai mana langkah Pemda serius menyikapi hal ini karena ini masyarakat jadi korban sehingga sering banjir,” tegas Ivan.
Direktur Eksekutif LSM Sembilan Jambi, Jamhuri ikut menyoroti soal bangunan JBC itu. Dia menilai bahwa dalam pemberian izin dan peresmian bangunan JBC pemerintah mestinya sangat jeli, dan tidak ceroboh.
“Ini demi kesejahteraan dan ketentraman warga masyarakat setempat, maka tidak ada jalan lain, pemerintah harus jujur melakukan peninjauan kembali terhadap semua perizinan sebagaimana mestinya,” kata Jamhuri.
Jamhuri berharap Gubernur Jambi Al Haris harus ambil sikap berani serta tegas karena ini menyangkut ketentraman dan kenyamanan masyarakat.
