Waka DPRD Jambi Sebut PI 10 Persen dari Migas Sudah Berjalan Sejak 2023, Berharap 2025 Terselesaikan

Foto : Ivan Wirata (Dok Ist)

Jambi– Participating Interest (PI) 10 persen dari sektor migas yang dinantikan untuk menambah pendapatan daerah Provinsi Jambi hingga kini belum juga terealisasi. Padahal, proses pengurusan PI ini sudah berjalan sejak tahun 2023.

“Mengenai PI ini kan sudah diurus dari tahun 2023 kan ya, saat ini memang sudah masuk tahapan ke-8. Sebelumnya, tahapan 6 dan 7 adalah proses due diligence atau uji tuntas terhadap aset perusahaansudah dilalui, maka sekarang ini untuk proses selanjutnya harus kita percepat agar 2025 bisa dimanfaatkan buat PAD,” kata Ivan kepada wartawan, Senin (28/042025).

Ivan menyebut, bahwa potensi dana sebesar Rp 89 miliar bisa diterima Pemda sehingga bisa memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jambi Tahun 2025.

Politisi Golkar ini juga menegaskan, jika tahapan dalam mendapatkan PI 10 persen dari sumber Migas itu tidak diselesaikan, maka proses menuju tahapan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan. Ivan menilai, jika hal itu terjadi, maka pencairan PI 10 persen untuk APBD Jambi 2025 akan semakin terhambat.

Lebih lanjut, Ivan mengungkapkan kondisi fiskal Jambi saat ini juga menjadi pertimbangan penting. Dengan APBD 2025 yang hanya Rp 4,53 triliun, kehadiran dana dari PI 10 persen menjadi sangat krusial untuk mencegah terjadinya defisit anggaran jilid dua.

“Kami memohon dukungan political will dari para anggota DPR RI Dapil Jambi, yakni Pak Cek Endra, Pak Syarif Fasha, dan Pak Rocky Candra, untuk ikut mengawal ini. Tanpa bantuan mereka, upaya ini bisa menjadi mustahil,”ujar Ivan dikutip dari sumber berita Tribun Jambi.

Ivan juga menyampaikan tantangan lainnya yakni berkaitan dengan struktur kepemilikan PetroChina, operator blok migas di Jambi.

PetroChina merupakan BUMN milik China, sehingga koordinasi dan proses administrasi harus melalui persetujuan tingkat tinggi, termasuk DPR di China.

“Saat Wamen datang 16 April lalu, Gubernur menyampaikan bahwa PetroChina ini BUMN China. Jadi kita harus sabar, karena data dan persetujuan harus melalui jalur panjang, bahkan melibatkan 3 negara: China, Malaysia, dan Indonesia. Ini membuat kami sempat merasa lemah, padahal semangat kami tinggi,” kata Ivan.

Namun demikian, Ivan tetap optimistis bahwa dengan kerja keras seluruh stakeholder, persoalan PI 10 persen ini dapat segera diselesaikan. (***)

Pos terkait