Jambi– Menjamurnya juru parkir (Jukir) liar yang ada di Kota Jambi hingga kini masih menjadi persoalan yang belum tuntas. Kehadiran (jukir) liar dengan berpakaian preman dan tak berizin itu tentunya bikin gerah banyak warga hingga berpotensi pungli
Mengenai hal ini, Ketua DPRD Jambi Kemas Faried Alfarelly ikut menanggapinya. Dia mengatakan bahwa persoalan parkir liar itu sudah memberikan banyak dampak negatif buat Kota Jambi. Dia menyebut akan menjadikan kasus ini perhatian atau atensi penting selaku Wakil Rakyat.
“Karena memberikan dampak negatif bagi citra bisnis UMKM dan kenyamanan konsumen, maka ini akan jadi perhatian (atensi) kami selaku Wakil Rakyat di DPRD Kota Jambi,” kata Faried, Kamis (1/5/2025).
Selain mengganggu citra bisnis UMKM dan kenyamanan konsumen tentunya banyak jukir liar diberbagai sudut Kota Jambi itu dinilai pungutan liar (pungli). Apalagi itu dilakukan dengan cara mematokan harga terhadap jenis kendaraan.
“Jadi dengan hal ini maka nanti kita akan mendelegasikan supaya Komisi III DPRD Kota Jambi segera memanggil Dinas Perhubungan Kota Jambi dan pihak terkait guna meminta penjelasan terkait parkir liar ini agar bisa dievaluasi kedepan,” ujar Faried.
Baca berita lainya :
https://pseko.id/dear-walkot-jambi-ini-keluhan-umkm-soal-jukir-liar-usaha-rungkad-pelanggan-minggat/
Tidak hanya itu, selaku pimpinan DPRD Kota Jambi, Faried tentunya akan mendorong OPD terkait di Pemerintah Kota Jambi untuk lebih tegas dalam menindak jukir liar tersebut. Dia ingin, Pemerintah Kota Jambi segera mencari langkah bagaimana persoalan parkir itu bisa lebih baik, mulai dari pengawasan, regulasi serta sistem digitalisasi yang lebih transparan.
“Ini kan penting ya, karena kan parkir ini kan potensi nya besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kita. Maka soal parkir ini harus bisa dikelola dengan baik dan bisa mendapatkan perhatian khusus dari Pemkot,” terang Faried.
Baca berita lainya:
https://pseko.id/ombudsman-parkir-liar-di-kota-jambi-rugikan-pemda-bikin-resah-warga/
Faried mengingatkan, agar Pemkot bisa cepat bertindak terkait persoalan jukir liar ini. Politisi muda Golkar itu juga menyebut bahwa permasalahan jukir liar itu juga sudah menjadi sorotan bagi pihak Ombudsman, selain menimbulkan praktik pungli, jukir liar juga menyebabkan kebocoran PAD Kota Jambi.
“Ini juga masuk dalam pelanggaran maladministrasi loh soal jukir liar ini dari pihak Ombudsman. Maka sekali lagi karena jukir liar sudah meresahkan dan permasalahan ini jadi atensi kita maka akan kita sampaikan cepat ke Pemkot,” sebutnya.
“Yang jelas perihal jukir buat UMKM sepi, lalu resahkan warga, berdampak pungli, serta buat kebocoran PAD maka ini harus dibahas secepatnya oleh pihak Komisi III DPRD Kota,” lanjut Faried. (Erdi/**)
